SEMARANG, semarangsatu.com – Di tengah masifnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp5,63 triliun hingga Maret 2026, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office Semarang justru mampu menjaga rasio kredit macet tetap rendah. Kunci utamanya bukan sekadar penyaluran modal, tetapi strategi pengawalan ketat terhadap pelaku UMKM sejak awal.
Regional Micro Banking Head BRI Region Semarang, Hery Nofriady, mengungkapkan bahwa kualitas kredit menjadi perhatian utama, terutama karena KUR merupakan program strategis pemerintah yang harus dijaga keberlanjutannya.
“Yang paling penting bukan hanya menyalurkan kredit, tapi bagaimana memastikan kredit itu sehat. Sampai Desember 2025, NPL KUR kami hanya sekitar 1,2 persen, jauh di bawah batas aman 2 persen,” jelasnya, Selasa (14/4/2026).
Menurut Hery, salah satu indikator awal yang terus dipantau adalah potensi kredit bermasalah atau Special Mentioned Loan (SML), yakni kondisi ketika nasabah mulai menunggak cicilan.
“Kalau sudah telat satu sampai tiga bulan itu masuk SML. Nah, di fase ini kita langsung lakukan pendekatan, supaya tidak berkembang menjadi kredit macet,” ujarnya.
Strategi utama yang dilakukan BRI adalah pendekatan langsung melalui tenaga pemasar atau mantri yang kini jumlahnya diperbanyak di setiap unit kerja. Saat ini, terdapat 421 unit BRI di wilayah Semarang yang diperkuat dengan tambahan mantri untuk menjangkau UMKM hingga ke pelosok.
“Mantri ini ujung tombak kami. Mereka bukan hanya menyalurkan kredit, tapi juga mendampingi, memantau, bahkan membantu solusi ketika usaha nasabah mulai terganggu,” katanya.
Pendampingan tersebut tidak hanya soal pembayaran cicilan, tetapi juga menyasar penguatan kapasitas usaha. BRI aktif memberikan edukasi terkait pengelolaan keuangan hingga strategi peningkatan omzet.
“Kami ajarkan bagaimana mencatat keuangan dengan benar, memahami arus kas, hingga memanfaatkan digitalisasi. Kalau usahanya sehat, otomatis kemampuan bayar juga terjaga,” tambahnya.
Selain itu, BRI juga menerapkan skema restrukturisasi sebagai langkah penyelamatan bagi UMKM yang terdampak kondisi tertentu, seperti bencana alam atau penurunan usaha.
“Misalnya cicilan awal Rp500 ribu, bisa kita turunkan jadi Rp200 ribu dengan tenor diperpanjang. Ini agar nasabah tetap bisa bertahan tanpa harus masuk kategori macet,” jelas Hery.
Pendekatan ini terbukti efektif, bahkan di wilayah terdampak seperti tanah bergerak di Brebes dan banjir di Demak, angka kredit bermasalah tetap terkendali.
“Dampaknya memang ada, tapi kecil sekali dibanding total penyaluran. Dari triliunan rupiah, yang terdampak hanya ratusan juta saja,” ujarnya.
Selain pengawasan individu, BRI juga menerapkan pendekatan berbasis klaster usaha. Dalam model ini, pelaku UMKM dalam satu sektor dibina bersama agar lebih kuat secara ekosistem.
“Kalau satu klaster berkembang, risikonya lebih terkendali. Karena mereka saling belajar dan tumbuh bersama,” jelasnya.
Dengan kombinasi strategi monitoring ketat, pendampingan intensif, edukasi finansial, dan restrukturisasi, BRI optimistis kualitas kredit UMKM di Jawa Tengah tetap terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tujuan kami bukan hanya menyalurkan kredit, tapi memastikan UMKM bisa tumbuh sehat, berkelanjutan, dan tidak terjebak kredit macet,” tegasnya.
About The Author
