SEMARANG, SemaragSatu.com — Universitas Diponegoro bersama United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization mulai menyusun toolkit atau panduan operasional tata kelola platform digital untuk kawasan Asia Tenggara.
Penyusunan toolkit tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam workshop internasional UNESCO Guidelines for the Governance of Digital Platforms yang digelar di Semarang pada 6–8 Mei 2026.
Wakil Rektor IV Undip, Wijayanto, mengatakan forum internasional tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan produk konkret berupa toolkit tata kelola platform digital bagi negara-negara ASEAN.
“Toolkitnya nanti memang hasil dari dialog multi stakeholders yang menyeluruh,” ujar Wijayanto.
Menurutnya, toolkit tersebut disusun melalui dialog antara regulator, pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan perusahaan platform digital.
Ia menjelaskan pendekatan multistakeholder dipilih agar panduan yang dihasilkan tidak hanya mewakili satu pihak, tetapi dapat digunakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Tidak hanya versinya regulator atau masyarakat sipil, tapi bisa untuk semua,” katanya.
Wijayanto mengatakan Asia Tenggara memiliki tantangan yang berbeda dibanding kawasan lain dalam menghadapi perkembangan platform digital.
Karena itu, toolkit yang sedang disusun akan disesuaikan dengan karakteristik regional ASEAN.
“Mudah-mudahan ini menjadi satu karya dari Semarang untuk Asia Tenggara,” ujarnya.
Programme Specialist Communications and Information UNESCO Jakarta, Ana Lomtadze, mengatakan toolkit tersebut disusun berdasarkan UNESCO Guidelines for the Governance of Digital Platforms yang diterbitkan pada 2023.
Menurut Ana, panduan global UNESCO tersebut dirancang untuk membantu negara, masyarakat sipil, dan perusahaan platform digital menjaga keseimbangan antara keamanan ruang digital dan kebebasan berekspresi.
“Guidelines ini merupakan set of concrete recommendations and principles,” katanya.
Ia menjelaskan toolkit regional ASEAN nantinya juga akan mempertimbangkan kondisi lokal Asia Tenggara yang memiliki keberagaman bahasa dan dinamika sosial budaya yang berbeda-beda.
“Outputnya adalah toolkit praktis untuk regulator dan masyarakat yang berdasarkan peraturan UNESCO tapi juga berdasarkan spesifisitas konteks di Asia Tenggara,” ujar Ana.
Dalam Terms of Reference kegiatan disebutkan toolkit tersebut disusun untuk membantu regulator dan masyarakat sipil menghadapi tantangan ruang digital seperti disinformasi, keberagaman bahasa, respons krisis, hingga kesetaraan gender di platform digital.
UNESCO menggandeng Undip, Asia Media Information and Communication Center (AMIC), dan Civic Tech Lab dalam pengembangan toolkit tersebut.
Workshop internasional itu diikuti regulator, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan platform digital dari Indonesia, Filipina, dan Singapura baik secara langsung maupun daring.
About The Author
