SEMARANG, SemarangSatu.com – Bayangkan esok pagi, semua gudang Bulog kosong. Tidak ada beras SPHP masuk pasar tradisional. Tidak ada operasi pasar untuk menahan lonjakan harga. Tidak ada stok penyangga ketika harga pangan dunia terguncang oleh perang maupun gangguan impor.
Yang tersisa hanyalah pasar bebas, dengan satu hukum yang paling sederhana sekaligus paling keras: siapa yang memiliki daya beli, dia yang mampu bertahan.
Pertanyaan besarnya kemudian menjadi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Apa yang akan terjadi pada harga beras di meja makan rumah tangga Indonesia 30 hari setelah Bulog benar-benar hilang.
Pertanyaan ini bukan sekadar simulasi ekstrem, melainkan cara untuk mengukur seberapa penting peran Bulog yang selama hampir enam dekade berdiri sebagai badan penyangga pangan nasional. Jawabannya tidak hanya menyentuh angka inflasi atau neraca perdagangan, tetapi menyangkut urusan paling dasar dalam hidup manusia, yaitu makan.
Bagi sebagian orang, Bulog mungkin hanya terlihat sebagai gudang besar penuh karung beras dan tumpukan logistik. Namun bagi pedagang pasar, petani, buruh harian, dan keluarga berpenghasilan rendah, Bulog adalah pagar terakhir sebelum harga pangan benar-benar lepas kendali. Ketika pagar itu hilang, yang pertama kali terguncang bukan grafik ekonomi nasional, melainkan dapur rumah tangga.
Skenario Harga Lepas Kendali
Direktur Program Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, S.A., menegaskan bahwa keberadaan Bulog tidak bisa dipandang sekadar sebagai lembaga penyimpan beras. Melainkan, sebagai instrumen utama negara dalam menjaga stabilitas pangan nasional, terutama ketika harga beras mulai bergerak liar di pasar.
Menurut Esther, jika Bulog tidak ada, maka harga beras akan sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar bebas dan permainan spekulan, situasi yang sangat berisiko bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang pengeluaran terbesarnya justru berada pada kebutuhan pangan.
“Bulog harus menjadi buffer penyangga supply beras dan pangan lainnya. Setiap negara pasti memiliki badan penyangga pangan, karena pangan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan, cadangan stok pangan memiliki peran strategis yang tidak bisa digantikan oleh pasar biasa. Fungsi pertama adalah sebagai tanggap darurat untuk melindungi masyarakat ketika terjadi bencana alam, gagal panen, atau guncangan pasokan global yang dapat mengganggu distribusi beras nasional.
Fungsi kedua adalah stabilisasi harga, yakni mencegah harga gabah anjlok saat produksi tinggi sehingga petani tidak merugi. Selain itu, menahan lonjakan harga beras ketika stok menurun agar konsumen tetap mampu membeli.
Sedangkan fungsi ketiga adalah ketahanan pangan, yaitu memastikan pasokan tetap tersedia secara stabil di pasar lokal. Sekaligus, mengurangi ketergantungan terhadap impor, terutama ketika negara eksportir mengalami krisis dan menutup keran distribusi.
“Tujuan cadangan stok itu bukan hanya untuk menyimpan beras, tetapi untuk menjamin negara tetap aman saat terjadi gangguan pasokan. Ini soal ketahanan pangan nasional,” katanya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) itu menyebut, secara ideal stok cadangan pangan nasional seharusnya berada pada level konsumsi 15 hingga 30 hari. Saat musim paceklik atau musim sepi, cadangan minimal selama 30 hari menjadi kebutuhan penting agar pasar tidak mengalami kepanikan.
Namun dalam standar internasional, beberapa negara bahkan menerapkan cadangan jauh lebih besar.
“Idealnya stok 15 sampai 30 hari, tetapi ada negara seperti Korea yang membutuhkan stok penyangga sampai 60 hari. Filipina saja pada April 2025 menargetkan stok lebih dari sembilan hari atau sekitar 2,2 juta karung padi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa selama ini beras Bulog memang menjadi instrumen utama operasi pasar untuk menurunkan harga beras, namun persoalannya sering muncul pada kualitas beras yang didistribusikan.
“Masalahnya kualitas beras Bulog sering kali buruk sehingga masyarakat tidak mau membeli. Akibatnya target menurunkan harga beras lewat operasi pasar pun tidak tercapai,” tegas Esther.
Menurutnya, kualitas beras layak konsumsi harus menjadi perhatian utama Bulog, sebab jika masyarakat tidak percaya terhadap mutu beras yang dijual, maka intervensi harga tidak akan efektif.
Karena itu, ia meminta audit berkala terhadap kualitas beras Bulog harus dilakukan secara serius agar pasokan yang sudah tersedia benar-benar terserap pasar dan tidak justru menumpuk terlalu lama di gudang.
“Oleh karena itu kualitas beras layak konsumsi harus menjadi perhatian utama Bulog. Audit secara berkala atas kualitas beras Bulog harus dilakukan untuk mencegah supply beras tidak terserap pasar,” katanya.
Selain kualitas, Esther juga menekankan pentingnya percepatan distribusi. Menurutnya, penyaluran beras tidak boleh lambat karena semakin lama tersimpan, semakin besar risiko kualitas menurun.
“Penyaluran beras sebaiknya dipercepat agar beras tidak rusak. Bulog juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan distributor beras di daerah, tetapi tata kelola penyimpanan beras juga harus diperbaiki,” ujarnya.
Untuk solusi jangka panjang, Esther menilai penguatan ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan menjaga stok cadangan, tetapi harus dimulai dari sektor produksi domestik.
Ia menegaskan bahwa penguatan pangan nasional harus diutamakan dari dalam negeri melalui pembangunan sektor pertanian secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana, penyediaan bibit unggul, modernisasi teknologi tanam hingga panen, sampai sistem pascapanen yang lebih kuat.
“Solusi jangka panjangnya adalah penguatan pangan dari domestik. Pertanian harus dikembangkan dari hulu sampai hilir, dari infrastruktur, bibit, teknologi tanam, panen, sampai pascapanen,” ungkapnya.
Esther menegaskan, jika intervensi Bulog hilang dari pasar, maka kelompok yang paling pertama merasakan dampaknya adalah masyarakat berpendapatan rendah.
“Kelompok masyarakat yang paling terdampak jika tidak ada intervensi Bulog adalah kelompok masyarakat berpendapatan rendah, karena bagi mereka kenaikan harga beras langsung memukul daya beli dan keberlangsungan hidup sehari-hari,” ulasnya.
Suara dari Pasar Bandarjo
Apa yang dijelaskan Esther terlihat sangat nyata di Pasar Bandarjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Di sana, beras SPHP atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dari Bulog justru menjadi buruan utama warga di tengah harga beras premium yang terus merangkak naik.
Pagi hari bahkan menjadi waktu paling menentukan, karena banyak warga sengaja datang lebih awal hanya untuk memastikan mereka masih kebagian beras SPHP sebelum stok habis. Fenomena ini menunjukkan bahwa beras murah bukan lagi pilihan alternatif, melainkan kebutuhan utama bagi masyarakat kecil.
Di toko kelontong miliknya, Siswati (56) mengaku stok beras SPHP hampir selalu cepat habis. Kadang baru sehari datang dari distributor, keesokan harinya rak sudah kembali kosong karena langsung diburu pembeli.
Menurutnya, selisih harga yang cukup jauh antara beras premium dan beras SPHP membuat banyak warga beralih. Saat ini beras premium rata-rata dijual pada kisaran Rp80.000 hingga Rp100.000-an, sementara beras SPHP di Jawa Tengah dapat dibeli dengan harga sekitar Rp62.500.
Selisih Rp20.000 hingga Rp30.000 itu mungkin terlihat kecil dalam statistik ekonomi makro, tetapi bagi rumah tangga berpenghasilan harian, angka tersebut sangat menentukan. Uang itu bisa berarti ongkos sekolah anak, tambahan lauk selama beberapa hari, atau sekadar memastikan dapur tetap menyala sampai akhir pekan.
“Baru datang sehari, besoknya sudah habis lagi. Banyak yang langsung cari SPHP karena lebih murah,” ujar Siswati.
Nuryati (47), warga Bergas, mengaku sengaja datang pagi-pagi agar tidak kehabisan karena jika datang siang biasanya stok sudah habis. Baginya, beras bukan sekadar komoditas yang naik turun mengikuti pasar, melainkan soal keberlangsungan rumah tangga dan kepastian bahwa anak-anak tetap bisa makan.
Pemerintah membatasi pembelian beras SPHP agar tidak disalahgunakan untuk penimbunan maupun dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Justru dari pembatasan itu terlihat bahwa beras murah kini telah berubah menjadi barang yang diperebutkan, dan kondisi itu merupakan alarm serius tentang rapuhnya daya beli masyarakat.
Jika SPHP benar-benar hilang dari pasar, maka yang hilang bukan hanya satu jenis beras murah, melainkan penyangga psikologis masyarakat kecil yang selama ini masih memiliki pilihan untuk bertahan.
Risiko Sosial di Balik Angka
Masalah pangan tidak pernah berhenti di meja makan. Ketika harga beras naik, dampaknya langsung menjalar ke berbagai sektor karena daya beli melemah, konsumsi rumah tangga terganggu, inflasi pangan meningkat, dan pada titik tertentu keresahan sosial mulai tumbuh.
Karena itu, Bulog bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga instrumen stabilitas sosial.
Perum Bulog saat ini masih memastikan stok dalam kondisi aman. Secara nasional, Cadangan Beras Pemerintah mencapai sekitar 3,5 juta ton, sementara di wilayah Bulog Semarang stok beras tercatat sekitar 60 ribu ton dan disebut mampu bertahan minimal enam bulan ke depan.
Kepala Perum Bulog Kancab Semarang, Rendy Ardiansyah, menegaskan bahwa distribusi dilakukan agar harga tetap stabil. Terutama beberapa waktu lalu menjelang Ramadan dan Idulfitri ketika permintaan masyarakat meningkat tajam.
Bulog juga melakukan sidak pasar serentak di berbagai titik seperti Pasar Johar, Pasar Jrakah, Pasar Projo, hingga Pasar Bandarjo Kabupaten Semarang, sambil terus melakukan dropping beras SPHP dan Minyakita agar harga tetap terkendali.
“Stok beras bertahan minimal sampai enam bulan ke depan,” ujarnya.
Secara regional, cadangan beras pemerintah di seluruh gudang Bulog Jawa Tengah bahkan mencapai 376.770 ton setara beras. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026, bahkan melampaui target cadangan aman.
Namun sebesar apa pun stok yang ada, gudang tetap memiliki satu kelemahan mendasar. Yakni hanya menyimpan, bukan menghasilkan. Ketika produksi dari sawah melemah, maka cepat atau lambat seluruh cadangan itu akan habis.
Dari Sawah, Krisis Itu Dimulai
Di titik inilah persoalan Bulog bertemu dengan masalah yang jauh lebih mendasar, yakni regenerasi petani.
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengakui bahwa jumlah petani milenial di Kabupaten Semarang saat ini hanya berada di kisaran 11 persen, sementara sekitar 77 persen petani sudah berusia di atas 40 tahun. Artinya, masa depan produksi pangan masih sangat bergantung pada generasi yang semakin menua.
“Kami akui sulit sekali mengajak anak-anak muda menjadi petani milenial, karenanya mekanisme pertanian kita ini harus segera dikembangkan dan beralih ke pertanian moderen,” katanya.
Menurut Ngesti, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena tanpa regenerasi petani, ketahanan pangan hanya akan menjadi slogan tanpa fondasi produksi yang kuat.
Di Bergas Kidul, misalnya, terdapat sekitar 14 hektare lahan sawah yang menganggur bukan karena tanahnya rusak atau irigasinya hilang, tetapi karena tidak ada cukup orang yang mau menggarapnya. Fenomena serupa juga terjadi di Kecamatan Pabelan, di mana sawah masih tersedia tetapi petani mudanya semakin langka.
Karena itu, Pemkab Semarang mendorong modernisasi pertanian agar sektor ini kembali menarik bagi anak muda. Sekitar Rp2 miliar dari APBD dialokasikan untuk pembelian empat paket alat mesin pertanian terpadu, mulai dari mesin tanam padi, mesin pembersih gulma, mesin panen, hingga drone penyemprot pupuk yang mampu menjangkau 10 hektare lahan hanya dalam satu jam.
Jika pertanian tetap dipersepsikan sebagai pekerjaan berat dengan hasil kecil dan teknologi tertinggal, maka anak muda akan terus menjauh. Tetapi jika pertanian menjadi modern, efisien, dan menjanjikan secara ekonomi, maka peluang lahirnya petani milenial akan jauh lebih besar.
Karena pada akhirnya Bulog tidak mencetak beras. Bulog hanya menyimpan hasil dari sawah yang masih hidup.
59 Tahun Mengawal, Bukan Sekadar Menyimpan
Sejak berdiri pada 1967, Bulog memang tidak pernah hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan beras. Lembaga ini dibentuk untuk menjaga stabilitas pangan nasional, dan perannya terus berubah mengikuti zaman, mulai dari pengendalian impor hingga kini fokus pada penyerapan gabah petani, operasi pasar, dan distribusi beras SPHP.
Saat panen padi varietas Inpari 32 di Desa Truko, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani turun langsung memastikan kesiapan penyerapan hasil panen petani, pada Jumat (27/2/2026).
Meski kondisi sawah terasering dengan akses jalan naik turun membuat combine harvester tidak memungkinkan masuk, Bulog tetap menyatakan siap menyerap gabah petani secara manual. Hal itu menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional tidak dibangun hanya dari gudang besar, tetapi dari sawah-sawah kecil yang tetap dipanen dan tetap menghasilkan.
Indonesia memiliki pengalaman pahit saat krisis pangan 1997–1998 dan gejolak harga beras 2023. Dua peristiwa itu menjadi pengingat bahwa stabilitas pangan tidak pernah terjadi dengan sendirinya. Melainkan dijaga melalui intervensi, cadangan stok, penyerapan hasil panen, dan keberanian negara untuk hadir ketika pasar gagal melindungi rakyatnya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Jamal Mirdad, menegaskan Bulog tetap menjadi garda penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat meninjau Gudang Bulog Tambak Aji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Senin (11/5/2026), untuk memastikan kesiapan cadangan beras pemerintah di Jawa Tengah.
Dalam sidak tersebut, Jamal memeriksa langsung stok beras, minyak goreng, kualitas komoditas, hingga mekanisme distribusi pangan. Menurutnya, keberadaan cadangan beras pemerintah menjadi kunci agar masyarakat tidak terdampak gejolak harga dan kelangkaan pasokan.
“Setelah kami melihat langsung, saya merasa lega. Kondisi cadangan pangan di Gudang Bulog Tambak Aji ini sangat aman, melimpah, dan yang terpenting kualitasnya sangat baik. Berasnya layak dan memenuhi standar untuk kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, ketahanan pangan adalah sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat. Karena itu, Bulog tidak bisa dipandang hanya sebagai gudang beras, melainkan instrumen negara untuk menjaga harga tetap stabil dan pasokan tetap aman.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan kita sangat jelas, yaitu menuju swasembada pangan. Saya optimistis urusan perut rakyat akan selalu aman karena pemerintah benar-benar hadir dari hulu sampai hilir,” tambahnya.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah-DIY, Sri Muniati, menyebut total stok cadangan beras pemerintah di seluruh gudang Bulog Jawa Tengah saat ini mencapai 376.770 ton setara beras.
“Saat ini stok cadangan beras kami lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026, bahkan melampaui target cadangan aman,” jelasnya.
Data tersebut menjadi penegas bahwa tanpa Bulog, pasar akan kehilangan penyangga utama. Ketika harga beras naik dan distribusi terganggu, kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan menjadi pihak pertama yang paling merasakan dampaknya.
Bulog adalah rasa aman, yakni keyakinan paling sederhana bahwa esok pagi nasi masih tetap tersedia di meja makan rakyat.
About The Author
