Antisipasi Botoh Judi Pilkades 140 Desa, Begini Strategi Polres Semarang
SEMARANG, SemarangSatu.com – Sebanyak 140 desa di 19 kecamatan akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 14 Desember 2026. Polres Semarang menyiapkan strategi khusus mengantisipasi masuknya botoh atau pemain judi dalam pesta demokrasi di tingkat desa tersebut.
Hal itu disampaikan Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo usai rapat koordinasi persiapan Pilkades di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, Rabu (7/10/2026).
“Kita juga dari kegiatan pengamanan yang kita lakukan ada beberapa satgas. Ada satgas humas, kemudian juga ada satgas preemtif, ada preventif yang dari Sabhara, kemudian yang preemtif dari Binmas, kemudian dari Intel untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mengikuti atau melaksanakan atau memanfaatkan Pilkades itu sebagai arena perjudian,” ujar Heru.
Menurutnya, praktik perjudian akan mengganggu proses pelaksanaan Pilkades.
“Karena akan mengganggu proses pelaksanaan dari Pilkades tersebut,” tegasnya.
Satgas Penegakan Hukum Disiapkan
Selain satgas preemtif dan preventif, Polres Semarang juga membentuk satgas penegakan hukum. Satgas ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya terkait tindak pidana.
“Tentu kita juga ada satgas penegakan hukum untuk terkait mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya terkait tindak pidana,” kata Heru.
787 Personel dan Rayonisasi
Untuk pengamanan keseluruhan, Polres Semarang menyiapkan 787 personel. Jumlah itu akan ditambah BKO dari Polres tetangga dan satu SST Brimob.
“Kita akan menambahkan bantuan atau BKO personel dari Polres tetangga beserta satu SST Brimob. Jadi kita akan bentuk rayonisasi,” jelas Heru.
Rayonisasi dilakukan karena kondisi geografis Kabupaten Semarang yang luas. Setiap rayon akan mengendalikan 4 hingga 5 kecamatan.
“Mengingat kondisi geografis kita sangat jauh, memerlukan jarak waktu kurang lebih hampir 1 jam dari Ungaran sampai ke salah satu TPS tersebut. Sehingga perlu kita bentuk rayonisasi untuk mempermudah apabila terjadi kontijensi yang sifatnya memerlukan kehadiran dari polisi,” paparnya.
Evaluasi TPS Rawan
Heru menyatakan, pihaknya masih menunggu perkembangan situasi untuk menentukan TPS rawan. Saat ini tahapan Pilkades masuk masa pendaftaran bakal calon yang dijadwalkan selesai 15 Oktober.
“Setelah itu nanti akan kita evaluasi untuk menentukan mana TPS yang kita anggap rawan dan mana yang sangat rawan,” ujarnya.
Bentuk kerawanan yang diantisipasi antara lain kompetisi secara pribadi antar calon dan isu-isu lokal.
“Apabila tidak kita mitigasi dengan baik akan menimbulkan masalah yang menimbulkan situasi kontijensi,” tambahnya.
Imbauan Pilkades Damai
Heru mengimbau seluruh warga masyarakat Kabupaten Semarang mendukung terwujudnya Pilkades yang damai, aman, lancar, dan kondusif.
“Kami intinya mohon dukungan dari seluruh warga masyarakat untuk bersama-sama kita mewujudkan Pilkades Kabupaten Semarang yang damai, aman, lancar, kondusif sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Pilkades merupakan sarana demokrasi masyarakat di tingkat paling bawah.
“Jadi, beri kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin di desanya sesuai dengan yang diharapkan dan mampu untuk membawa kemajuan desanya masing-masing untuk ke depannya,” ucap Heru.
Kepolisian, lanjutnya, telah melakukan pendampingan sejak awal tahapan Pilkades, mulai dari penyusunan surat edaran bupati.
“Kita terus mengawal pentahapan Pilkades ini sampai dengan selesai nanti pada saat pelantikan,” tegasnya.
About The Author
