SEMARANG, SemarangSatu.com — Universitas Diponegoro dipercaya menjadi pusat diskusi tata kelola platform digital Asia Tenggara melalui penyelenggaraan workshop internasional UNESCO Guidelines for the Governance of Digital Platforms pada 6–8 Mei 2026.
Forum internasional tersebut mempertemukan regulator, akademisi, masyarakat sipil, hingga perwakilan platform digital dari Indonesia, Filipina, dan Singapura untuk membahas masa depan tata kelola ruang digital di kawasan ASEAN.
Wakil Rektor IV Undip, Wijayanto, mengatakan workshop tersebut tidak hanya membahas persoalan Indonesia, tetapi juga tantangan pengaturan platform digital di Asia Tenggara secara lebih luas.
“Ini adalah isu global yang juga menjadi isu regional ASEAN,” ujar Wijayanto.
Menurutnya, Asia Tenggara memiliki tantangan yang berbeda dibanding kawasan Eropa maupun Amerika karena negara-negara ASEAN sebagian besar masih menjadi konsumen platform digital global.
Karena itu, tata kelola platform digital menjadi isu penting yang harus mulai dibahas bersama.
“ASEAN punya problem yang spesifik dibandingkan dengan Eropa dan Amerika karena kita adalah negara yang menjadi konsumen dari platform digital maka governance itu penting,” katanya.
Dalam workshop selama tiga hari tersebut, Undip menggelar dialog multistakeholder yang melibatkan pemerintah, regulator, akademisi, masyarakat sipil, dan perusahaan platform digital.
Wijayanto menjelaskan forum tersebut bertujuan menyusun operasionalisasi panduan tata kelola platform digital yang sebelumnya telah dikembangkan UNESCO.
“Tujuannya adalah membuat satu operasionalisasi dari guidance yang dibangun oleh UNESCO,” ujarnya.
Menurutnya, tata kelola platform digital yang dibahas dalam forum tersebut berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, penghormatan hak asasi manusia, dan pendekatan multistakeholder.
Hasil diskusi dari berbagai pihak nantinya akan disusun menjadi toolkit atau panduan tata kelola platform digital untuk kawasan Asia Tenggara.
“Toolkitnya nanti memang hasil dari dialog multi stakeholders yang menyeluruh, tidak hanya versinya masyarakat sipil atau regulator, tapi bisa untuk semua,” katanya.
Wijayanto berharap forum tersebut menjadi langkah awal lahirnya panduan digital governance dari Indonesia untuk kawasan ASEAN.
“Mudah-mudahan ini menjadi satu karya dari Semarang untuk Asia Tenggara, tidak hanya untuk Indonesia,” ujarnya.
Dalam Terms of Reference kegiatan disebutkan bahwa UNESCO menggandeng Undip, Asia Media Information and Communication Center (AMIC), dan Civic Tech Lab untuk memperkuat pemahaman tentang tata kelola platform digital berbasis hak asasi manusia di Asia Tenggara.
Forum itu juga diarahkan untuk menyusun toolkit regional yang dapat menjawab tantangan khas kawasan ASEAN seperti disinformasi, keberagaman bahasa, respons krisis, dan kesetaraan gender di ruang digital.
Workshop internasional tersebut diikuti peserta luring dan daring dari berbagai negara Asia Tenggara serta melibatkan regulator, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan perwakilan platform digital.
About The Author
