BEM Undip Turun ke Jalan, Serukan “Rakyat di Atas Militer” di Depan DPRD Jateng
SEMARANG, SemarangSatu.com — Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro (BEM Undip) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Senin (24/8/2026). Dalam aksi bertajuk “Diponegoro Melawan”, mahasiswa menyampaikan kritik keras terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Dari atas mobil komando, mahasiswa bergantian menyampaikan orasi di hadapan massa aksi. Salah satu isu yang paling disorot adalah kekhawatiran mahasiswa terhadap semakin kuatnya pendekatan militer dalam berbagai sektor pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Orator menilai negara seharusnya menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan militer. Seruan tersebut kemudian menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan dalam aksi.
“Rakyat di atas militer,” seru orator dari atas mobil komando.
Mahasiswa juga membawa persoalan masyarakat di Papua dalam orasinya. Mereka mempertanyakan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah tersebut.
“Di Papua, menderita. Bahkan makan pun tidak bisa disediakan oleh negara. Apakah itu yang disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia?” ujar orator.
Massa kemudian menjawab dengan seruan penolakan. Orator menegaskan bahwa kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan cita-cita Indonesia yang diperjuangkan para pendiri bangsa.
Kritik berikutnya diarahkan pada kebijakan yang dinilai mahasiswa semakin memasukkan pola pendidikan dan latihan militer ke dalam sejumlah sektor sipil.
Mahasiswa mencontohkan adanya kewajiban latihan fisik dan kegiatan bernuansa militer bagi orang-orang yang akan menjalankan tugas di sejumlah instansi atau program pemerintah.
“Bagaimana bisa seorang manager di Koperasi Desa Merah Putih malah disuruh latihan push up, merangkak, senjata,” kata orator.
Menurut mahasiswa, pendekatan semacam itu justru menunjukkan adanya persoalan dalam cara negara menempatkan ilmu pengetahuan dan kompetensi profesional.
“Begitu parahnya negara ini masih menistakan ilmu pengetahuan,” lanjutnya.
Dalam orasinya, mahasiswa juga menyinggung adanya korban dalam kegiatan latihan yang mereka soroti. Mereka mempertanyakan kembali penggunaan pendekatan militer untuk kebutuhan yang seharusnya dapat ditangani dengan pendekatan sipil dan profesional.
Selain menyampaikan kritik melalui orasi, massa BEM Undip membawa lima tuntutan dalam aksi “Diponegoro Melawan”.
Tuntutan pertama adalah penguatan desentralisasi dan demokratisasi tata kelola pemerintahan. Mahasiswa mendorong agar pengambilan kebijakan tidak semakin terpusat dan tetap membuka ruang partisipasi masyarakat.
Tuntutan kedua berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik dalam pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah. Mahasiswa meminta kebijakan yang berdampak luas dapat diawasi masyarakat secara terbuka.
Ketiga, mahasiswa menuntut perlindungan ruang sipil serta penguatan komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat. Ruang untuk menyampaikan kritik dinilai harus tetap dijamin dalam kehidupan demokrasi.
Tuntutan keempat menyasar persoalan pangan. Mahasiswa meminta pemerintah memastikan kebijakan pangan mampu menjamin keterjangkauan sekaligus ketahanan pangan masyarakat.
Sementara tuntutan kelima berkaitan dengan masyarakat pesisir. Mahasiswa menuntut adanya perlindungan bagi masyarakat pesisir serta tata kelola pembangunan yang berkeadilan.
Aksi di depan DPRD Jawa Tengah tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka nilai penting untuk diperhatikan pemerintah.
About The Author
