Sekolah Rakyat Permanen di Jateng Siap Beroperasi 31 Juli 2026, Pemprov Fokus Tuntaskan Fasilitas dan Rekrutmen Siswa
SEMARANG, SemarangSatu.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat permanen yang dijadwalkan mulai menerima kegiatan belajar mengajar pada 31 Juli 2026. Sejumlah persoalan masih dikebut penyelesaiannya, mulai dari pembangunan asrama, pemenuhan fasilitas dasar, hingga rekrutmen peserta didik.
Kesiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat dan Pemenuhan Guru Bantu Sekolah Rakyat Permanen yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Aula Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Senin (20/7/2026).
Rapat koordinasi dihadiri dinas sosial kabupaten/kota yang menjadi lokasi Sekolah Rakyat, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana pembangunan, serta para kepala Sekolah Rakyat.
“Secara konsep, Sekolah Rakyat permanen akan mulai beroperasi pada 31 Juli. Karena itu kita koordinasi bersama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih ada,” ujar Sumarno.
Menurutnya, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah pemenuhan kuota peserta didik, khususnya pada jenjang sekolah dasar. Hingga kini, jumlah pendaftar SD belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah memutuskan mengurangi jumlah rombongan belajar (rombel) di tingkat SD menjadi satu rombel. Sementara itu, kuota yang tersedia akan dialihkan ke jenjang SMP dan SMA yang memiliki jumlah peminat lebih banyak.
Selain rekrutmen siswa, penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian utama. Fasilitas asrama menjadi prioritas karena seluruh peserta didik Sekolah Rakyat permanen nantinya diwajibkan tinggal di lingkungan sekolah.
“Kami kejar bersama teman-teman dari pekerjaan umum agar sebelum 31 Juli seluruh fasilitas siap,” katanya.
Pemprov Jawa Tengah juga meminta pemerintah kabupaten dan kota aktif berkoordinasi apabila masih ditemukan kekurangan fasilitas penunjang, termasuk kebutuhan air bersih. Penyediaan tangki air maupun langkah lain dapat dilakukan sebagai solusi sementara hingga seluruh infrastruktur siap digunakan.
Tak hanya itu, Sumarno meminta seluruh daerah melakukan asesmen terhadap bangunan yang masih dalam tahap penyelesaian. Ia menegaskan aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama sebelum sekolah mulai beroperasi.
“Yang paling utama adalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan anak-anak,” tegasnya.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Karena itu, kualitas bangunan dan fasilitas yang disediakan harus memenuhi standar sehingga mampu memberikan lingkungan belajar yang layak.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, Septina Sintasari, mengungkapkan pembangunan asrama Sekolah Rakyat permanen di Sukoharjo memang belum sepenuhnya rampung. Meski demikian, pihaknya optimistis kegiatan belajar mengajar tetap dapat dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sebanyak 188 peserta didik telah dipersiapkan untuk mengikuti tahun ajaran perdana di SRMA 17 Surakarta. Nantinya, seluruh siswa tersebut akan menempati Sekolah Rakyat permanen yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menyebutkan saat ini terdapat 10 Sekolah Rakyat permanen dan enam Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah.
Melalui koordinasi lintas pemerintah daerah dan kementerian terkait, seluruh kendala yang masih ada diharapkan dapat segera diselesaikan sehingga Sekolah Rakyat permanen dapat beroperasi sesuai target pada tahun ajaran 2026/2027.
About The Author
