Yandri: BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih Harus Saling Menguatkan
SEMARANG, SemarangSatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan keberadaan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bukan untuk saling bersaing. Sebaliknya, kedua lembaga ekonomi desa itu dirancang saling melengkapi dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memperkuat perekonomian masyarakat desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman DPP PAPDESI dan kolaborasi BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lapangan Kenanga, Desa Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu (27/6/2026).
Menurut Yandri, masih muncul anggapan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih akan mengambil peran BUMDes. Ia memastikan persepsi tersebut tidak benar.
“Antara BUMDes sama KOPDES dan MBG itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan,” kata Yandri.
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto justru menginginkan seluruh potensi ekonomi desa saling terhubung sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, pemerintah menjalankan kebijakan closed loop economy, yakni membangun rantai ekonomi yang dimulai dari desa hingga menjadi pemasok berbagai program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.
Yandri mengatakan desa didorong mengembangkan komoditas unggulan sesuai potensi wilayah masing-masing.
“Desa bisa menyiapkan buah-buahan, sayur-sayuran, ayam petelur, ayam pedaging, ikan dan lain sebagainya,” ujarnya.
Komoditas tersebut nantinya menjadi bahan baku utama Program Makan Bergizi Gratis sekaligus dipasarkan melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, keuntungan koperasi juga dipastikan kembali kepada desa.
“Dua puluh persen hasil KOPDES akan menjadi pendapatan asli desa, sedangkan delapan puluh persennya akan kembali kepada rakyat yang ada di desa,” jelas Yandri.
Menurutnya, BUMDes tetap memiliki ruang besar untuk berkembang. Selama ini banyak BUMDes telah mengelola desa wisata, desa ekspor, maupun usaha produktif lainnya.
Dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes justru diharapkan menjadi pendukung ekosistem ekonomi desa.
“Pesan Bapak Presiden antara KOPDES dan BUMDes saling menguatkan, tidak saling melemahkan apalagi saling meniadakan,” tegasnya.
Yandri menambahkan, kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Karena itu pemerintah menggandeng berbagai kementerian untuk mengembangkan desa tematik, desa ekspor, kawasan perikanan, hingga sentra produksi pangan.
Ia menyebut saat ini terdapat sekitar 338 desa ekspor di Indonesia dengan nilai transaksi hampir Rp1 triliun. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi sedikitnya 2.000 desa ekspor.
“Tujuannya memastikan Asta Cita keenam Bapak Presiden berjalan dengan baik. Membangun dari desa tidak bisa dilakukan Kementerian Desa sendiri, tetapi harus bersama kementerian lain,” ujarnya.
Melalui kolaborasi BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih, dan SPPG, pemerintah berharap terbentuk ekosistem ekonomi desa yang kuat, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil usaha masyarakat. Program tersebut juga diharapkan memperkuat ketahanan pangan, mendukung Program Makan Bergizi Gratis, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
About The Author
