Meski Didemo, Program Makan Bergizi Gratis Dipastikan Tetap Berjalan
SEMARANG, SemarangSatu.com – Program Makan Bergizi Gratis dipastikan tetap berjalan meski belakangan menjadi sorotan publik dan memicu aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pemerintah tidak menghentikan program tersebut, tetapi justru sedang fokus membenahi tata kelola agar pelaksanaannya semakin baik.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman DPP PAPDESI serta kolaborasi BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lapangan Kenanga, Desa Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu (27/6/2026).
Menurut Zulhas, evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis telah dilakukan pemerintah. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem manajemen.
“Sekarang MBG sedang diperbaiki. Manajemen sudah diganti semua. Satu dua bulan ini fokus untuk pembaikan manajemen dulu,” kata Zulhas.
Program Makan Bergizi Gratis Fokus Pembenahan Tata Kelola
Zulhas menjelaskan Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan setelah menerima laporan lengkap mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Ia menegaskan pemerintah tidak terburu-buru mengambil langkah sebelum memperoleh hasil pemeriksaan secara menyeluruh.
“Presiden telah hati-hati. Setelah ada forensik, baru beliau percaya dan sudah diganti. Sekarang kita sebulan ini sedang membenahi ke dalam agar tertib itu ya makanan bergizi ini,” ujarnya.
Menurut Zulhas, pembenahan manajemen menjadi prioritas dalam satu hingga dua bulan ke depan agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih tertib, akuntabel, dan tepat sasaran.
Ia menegaskan, perbaikan tersebut bukan berarti pemerintah menghentikan program, melainkan memperkuat pelaksanaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Koperasi Desa Merah Putih Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Selain membenahi tata kelola, pemerintah juga menyiapkan penguatan rantai pasok melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut Zulhas, koperasi tersebut bukanlah minimarket ataupun supermarket, melainkan infrastruktur pemerintah yang akan mendukung distribusi berbagai program nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.
“Koperasi itu bukan supermarket. Beda sama Alfamart, sama Indomaret. Ini infrastruktur pemerintah,” tegasnya.
Ia menjelaskan berbagai kebutuhan pemerintah, mulai dari bantuan pangan, pupuk bersubsidi hingga distribusi logistik lainnya akan terintegrasi melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Bahan Baku MBG Diprioritaskan Berasal dari Desa
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan keberadaan KDMP, BUMDes, dan SPPG menjadi satu ekosistem yang saling mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, Presiden Prabowo menginginkan bahan baku MBG dipasok langsung dari desa sehingga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
“MBG itu bahan bakunya wajib dari desa-desa,” kata Yandri.
Ia menjelaskan desa-desa akan didorong mengembangkan komoditas unggulan, mulai dari sayuran, buah-buahan, ayam petelur, ayam pedaging, hingga perikanan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG.
Desa Bergas Kidul Sudah Menjadi Pemasok MBG
Kepala Desa Bergas Kidul Heri Nugroho mengatakan desanya telah menjalin kerja sama sebagai pemasok kebutuhan dapur MBG sejak awal tahun, meski pembangunan gedung koperasi masih berlangsung.
“Kopdes di Bergas Kidul sudah terhitung dari Januari kemarin memberikan sumbangsih supplier kepada BGN. Bangunan belum selesai tapi kerja sama sudah dijalankan,” ujarnya.
Ia menyebut terdapat 27 pelaku UMKM di Desa Bergas Kidul yang dipersiapkan menjadi bagian dari ekosistem Koperasi Desa Merah Putih.
Produk-produk unggulan desa nantinya dipasarkan melalui koperasi sekaligus menjadi pemasok kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Kolaborasi antara KDMP, BUMDes, SPPG, dan pemerintah desa diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa sesuai arah kebijakan pemerintah.
About The Author
